Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) menerima audiensi Pengurus Pusat Observasi Kesehatan Indonesia (OBKESINDO)/ Indonesia Health Observer (IHO), Selasa 4 Oktober 2022.
Ketua Umum BPP OBKESINDO Dr. Abidinsyah Siregar didampingi Direktur Bidang Dra. Meinarwaty dan Wakil Direktur DR.Dr.Slamet Santoso diterima Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Sesditjen Bina Bangda.
Dr. Abidin dan kawan-kawan mengapresiasi Mendagri yang merespons audiensi BPP OBKESINDO.
OBKESINDO yang memiliki Visi Indonesia SEHAT Dalam Keadilan dan ADIL Dalam Kesehatan menyadari bahwa indikator Kesehatan cenderung tidak semakin membaik, hal itu dengan jelas bisa ditemukan dari publikasi penelitian berbagai Badan/Lembaga di Dalam Negeri maupun Luar negeri seperti UNDP.
Kajian OBKESINDO melihat bahwa : Kementerian/Lembaga belum mengoptimalkan pendekatan Kolaborasi dan Sinergi dalam Perencanaan dan Aksi Programnya.
Padahal Presiden Jokowi sejak awal Pemeritahan sudah menegaskan kepada para Menteri dan Kepala Daerah agar tidak kerja sendiri- sendiri tetapi berkolaborasi.
Tentu maksud Presiden berkolaborasi lintas Sektor/Kementerian dan yang tidak kalah pentingnya Kolaborasi Lintas Program didalam Kementerian atau Unit Kerja.
OBKESINDO dideklarasikan pada 1 Agustus 2022 dan disambut oleh Menko PMK dan Jend.TNI (Purn) Agum Gumelar yang merupakan Ketua Dewan Penasihat.
Pengurus OBKESINDO yang umumnya para Purna Bakti ASN dan Purnawirawan TNI/Polri serta tokoh mandiri yang berbekal pengalaman dan jabatan, bertekad menjadi mitra kritis Penyelenggara Pembangunan khususnya dibidang Kesehatan disemua level Pemerintahan untuk membangun pola kerja terbuka, inklusif (merangkul) terhadap semua pengguna/masyarakat dan berkolaborasi dengan semua potensi yang terkait.
Dr. Abidin menangkap penjelasan Sri Purwaningsih, SH, MAP, Sesditjen Bina Bangda bahwa Mendagri memiliki kewenangan lebih dari Menteri-Menteri lainnya, sebagai Pembina Umum Penyelenggara Pembangunan.
Dr. Abidin, Dra. Meinarwaty dan DR Slamet Santoso berharap Mendagri maju dua tiga langkah sebagai “CEO” Pembangunan Nasional mendorong jalannya semua Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berada ditangan para Menteri tehnis yang bertanggungjawab atas pelayanan publik memenuhi hak publik sejalan dengan UU No. 34 tahun 2014.
Kewenangan Kemendagri hingga ke Daerah yang menjangkau 6 Urusan Wajib dibidang Kesehatan, Pendidikan, Pemukiman, Penyediaan Air Bersih, Penanganan Bencana dan Dukungan Sosial, jika dimanfaatkan Kementerian tehnis, tentu prestasi Pembangunan bisa dicapai semakin meningkat, sebagaimana diyakini jajaran OBKESINDO se Indonesia.
3 tantangan diajukan Dr. Abidin dkk kepada Mendagri agar mengkolaborasikan lintas Kementerian menuju akhir 2022 agar menjadi baru lompatan suksesi Program ditahun 2023 dan 2024 dengan melakukan :
1.SELURUH rakyat Indonesia sejak lahir sudah memiliki Catatan Kesehatan. (kerja kolaboratif Kemdagri, Kemenkes, Kemensos, Kemenag, BKKBN, BPS, dll)
2.Program cerdas ISI PIRINGKU dihadirkan secara nyata dimeja makan seluruh anak Indonesia. (kerja kolaboratif Kemdagri, Kemenkes, Kementan, Kemen. Kelautan dan Perikanan, Kemen. PU, BKKBN, dll)
3 Pendidikan Kesehatan dan Kedokteran di PT Negeri diberlakukan BEBAS BIAYA, selanjutnya semua lulusan diangkat menjadi ASN dan ditempatkan di seluruh fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia membantu tugas Negara melayani pemenuhan hak sehat rakyat Indonesia. (Kerja kolaboratif Kemdagri, Kemdiknas, Kemenkes, Kemenag, dll).
Pada akhir audiensi Sesditjen Bangda atas nama Mendagri menyerahkan buku Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Selanjutnya BPP OBKESINDO menitipkan Pin IHO untuk disampaikan kepada Mendagri.
Dr.Abidin
Purna Bhakti ASN
Ketua Umum BPP OBKESINDO.
