Oleh: Dr. Abidin
Ketua Umum OBKESINDO (berkomitmen mendorong outcome)
Sekretaris Jenderal Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)
Golansia.com — 17.504 pulau membentuk Indonesia, dengan ratusan suku dan bahasa, sungguh karunia Tuhan dan kodrat kebersamaan. Ketika pendiri republik menemukan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, sungguh tepat bahkan menakjubkan dunia.
Banyak keinginan, banyak program, dan impian. Untuk mendapat satu pilihan tepat tentu tidak instan, apalagi dengan pemaksaan. Keputusan yang terbaik, memenuhi semua keinginan dan harapan, serta mudah diwujudkan secara bersama, tentu butuh waktu, kesabaran, dan kecerdasan. Jika ada kepentingan personal atau lembaga, sekecil apa pun itu, walaupun geserannya sedikit, tetapi ujungnya dapat menyebabkan penyimpangan yang lebar. Karena itu, sebuah kesepakatan harus dimulai dengan meletakkan kepentingan masing-masing di bawah kepentingan bersama.
Tugas kearifan adalah menemukan satu pilihan cara yang membuat semua bisa mendapat manfaat secara adil, berkelanjutan, dan menyeluruh. Belum selesai sampai di situ. Dalam urusan kehidupan bernegara, yang menjadi tujuan adalah pewujudan cita-cita kemerdekaan—merdeka dari semua ketidakmerdekaan, yang di dalamnya termasuk hidup sehat, terdidik, bekerja, sejahtera, dan beragama.
Untuk itu, perlu dan sangat perlu komitmen. Komitmen membuat kita taat pada skema pencapaian tujuan dan selalu melakukan evaluasi sistemik maupun mandiri, baik oleh publik maupun privat.
Komitmen dan Outcome
Ketika para pejuang di seluruh wilayah Nusantara menggelorakan perjuangan kemerdekaan, meskipun harus melampaui ratusan tahun dan kehilangan lebih dari lima generasi, komitmen mereka menghasilkan outcome berupa proklamasi kemerdekaan. Outcome memiliki arti dan makna yang sangat penting karena menunjukkan tingkat keberhasilan atau efektivitas suatu proses.
Sebagai contoh, Menkes RI menginformasikan bahwa pencapaian penurunan angka stunting tahun 2023 hanya turun 0,1% dari 21,6% pada akhir 2022 menjadi 21,5% pada awal 2024. Padahal, target pemerintah adalah 14% pada akhir tahun 2024 sesuai Perpres No. 72 Tahun 2021 yang menggerakkan 17 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan anggaran puluhan triliun setiap tahun. Hal ini menunjukkan program tanpa komitmen.
Ketika Bung Karno dan kawan-kawan beradu kecerdasan dan martabat sejak 1908 hingga 1945, mereka merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diterima oleh seluruh wilayah, pulau, suku, budaya, dan agama. Pancasila dan UUD 1945 menjadi pemersatu (outcome), landasan suatu bangsa dan pemerintahan bisa bekerja dengan kuat, benar, dan terukur mencapai tujuan negara. Tanpa komitmen kepada Pancasila dan UUD 1945, dijamin pemerintahan di era mana pun dan oleh siapa pun tidak akan mencapai tujuan negara yang benefit-nya adalah kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Contoh pencapaian outcome lainnya:
- Era Presiden Soeharto: Konsep Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk, sehingga Indonesia mencapai keseimbangan dengan Total Fertility Rate (TFR) 2,1. Hal ini menciptakan bonus demografi di era 2010–2035 sebagai momentum kebangkitan Indonesia.
- Era Presiden Habibie: Mendorong total demokratisasi dan menjadikan Indonesia negara modern dengan teknologi kompetitif, termasuk produksi pesawat sendiri (outcome).
- Era Presiden Gus Dur dan Megawati: Memperkuat kebhinnekaan melalui reformasi dan memungkinkan rakyat memilih langsung pemimpin nasionalnya (outcome). Hal ini menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (benefit).
- Era Presiden SBY dan Jokowi: Outcome yang masih berproses.
Jika melihat perjalanan 75 tahun menuju negara sejahtera, pencapaiannya masih belum merata. Banyak kendala, dan beberapa indikator belum tercapai, terutama yang berhubungan dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.
Pembangunan infrastruktur semakin berkembang, tetapi belum diimbangi dengan tujuan pembangunan itu sendiri yang bermuara pada kesejahteraan manusia seutuhnya sebagai outcome implementasi pembangunan, yang akhirnya menjadi benefit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pertanyaan yang mengemuka dan perlu diuji dalam ukuran kebermanfaatan (outcome) saat ini, misalnya:
- Program Makan Gratis
- Pemeriksaan Kesehatan Gratis
- Penurunan Angka Stunting
- Peningkatan Angka Peserta Belajar
Semua program tersebut dilaksanakan di era bonus demografi, saat beban ekonomi nasional masih dapat ditanggung oleh keluarga Indonesia. Hal ini memberikan peluang besar bagi negara dan pemerintahan untuk membangun menuju Indonesia sejahtera.
Namun, pertanyaan berikutnya adalah: Apakah skema program-program tersebut berkomitmen mencapai outcome-nya?
- Program Makan Siang: Apakah akan meningkatkan pertumbuhan fisik anak dan kognitifnya hingga berprestasi tinggi di pendidikan berikutnya?
- Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Apakah akan menghentikan laju naiknya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) sekaligus mengubah perilaku sehat masyarakat? Jika tidak, program ini justru akan membebani fasilitas kesehatan dan anggaran negara tanpa menyelesaikan masalah kesehatan.
- Upaya Penurunan Angka Stunting: Apakah akan terus berjalan pasca-2024? Jika target 14% tidak tercapai dan angka masih di atas standar WHO (20%), maka perlu kerja lebih keras dan komitmen tinggi. Jika gagal, Indonesia akan menghadapi generasi hilang (lost generation) yang tidak bisa bekerja, tidak bisa berpikir, dan menjadi beban sepanjang masa.
Di sinilah pentingnya komitmen dengan kolaborasi dan kebersamaan lintas sektoral serta antara pemerintah dengan masyarakat.
Jakarta-Sunterjaya, 1 Februari 2025
Dr. H. Abidinsyah Siregar, DHSM, MBA, M.Kes
) Ketua Umum BPP Observasi Kesehatan Indonesia (OBKESINDO) atau Indonesia Health Observer (IHO), yang berkomitmen sebagai mitra strategis dalam mendorong implementasi berbuah outcome. Purnabakti Kemenkes/BKKBN, Ahli Utama BKKBN dpk Kemenkes (2017-2022), Deputi BKKBN (2013-2017), Komisioner KPHI (2013-2019), Direktur Kestradkom Kemenkes (2011-2013), Sekretaris Inspektorat Jenderal Depkes (2010-2011), Kepala Pusat Promkes Depkes (2008-2010), Sekretaris KKI (2005-2008), Kabag Tata Usaha Dinkes Provinsi Sumatera Utara (2003-2005), Kadiskes Kab. Simalungun (1997-2000), Kadiskes Kab. Labuhan Batu (1994-1996), Kasi Kanwil Depkes Prov. Sumatera Utara (1987-1994), Puskesmas Kec. Sidikalang, Kab. Dairi, Sumut (1984-1986).
