Golansia.com — Menkes RI didampingi sejumlah PTM eselon-1 Kementerian Kesehatan seperti Sekretaris Jenderal, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Dirjen Tenaga Kesehatan, dan Dirjen kesehatan Masyarakat, menerima audiensi BPP OBKESINDO yang dipimpin Ketua Umumnya Dr. Abidinsyah Siregar, didampingi Wakil Ketua Umum Mayjend TNI (Purn) Dr. Ben Yura Rimba, Sekretaris Jenderal Kol.kes (Purn) Dr. Iwan Triphapsoro, dan dua orang Direktur yaitu DR. Gemala Hatta dan Dra. Meinarwati.
Pertemuan yang berlangsung lebih 1 jam, berjalan hangat dan santai, sekalipun membicarakan isu yang cukup serius.
Dr. Abidin (Purna Bhakti ASN Kemenkes/ mantan Deputi BKKBN) melaporkan berdirinya perkumpulan bersifat independen non partisan, lintas ilmu, nasionalis yang bernama Observasi Kesehatan Indonesia disingkat OBKESINDO, atau Indonesia Health Observer, disingkat IHO, yang mendapat dukungan Menkes dan telah diakui Menkumham RI.
Gagasan berdirinya OBKESINDO digawangi para purna bakti ASN eselon 1 dan 2 dari berbagai Kementerian dan Lembaga/Badan, juga Pati purnawirawan TNI/ Polri serta sejumlah tokoh dan profesional, yang didukung banyak tokoh Nasional dan mantan Menteri.
Sama seperti pernyataan Menkes bahwa urusan Kesehatan tidak bisa hanya ditangani Kemenkes sendiri.
Jajaran OBKESINDO yang juga sudah terorganisir pada 14 Kordinatoriat Wilayah Provinsi, melihat akar masalah kesehatan karena adanya ego program yang terjebak pada nomenklatur bukan pada visi Nasional dan fungsi.
Sebagai misal, Menkes dan OBKESINDO sepakat bahwa Perbaikan Gizi yang dapat menjawab harapan Presiden RI dan Ibu Negara untuk Menurunkan angka Stunting dan Menurunkan angka Kematian Ibu yang masih tinggi, harus merupakan karya Kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga.
OBKESINDO juga memberikan usulan terobosan untuk mengoptimalkan waktu hingga 2024 yaitu Penerapan Catatan Medis bagi Semua rakyat Indonesia.
Dengan catatan medis tersebut maka setiap orang sudah diketahui sejak dini faktor risiko nya, sehingga upaya promotif dan preventif menjadi optimal dan berdampak luas menurunkan semua prevalensi penyakit sekaligus melibatkan masyarakat dan keluarga dalam Pembangunan Kesehatan. Disamping peningkatan performance BPJS Kesehatan.
Dampak lebih jauh selain meningkatnya kualitas kesehatan juga menurunkan biaya/belanja kesehatan secara luas.
BPP OBKESINDO yang sudah diterima Ketua MPR RI dan Mendagri, sowan kepada Menkes RI akan menemui
Menteri PUPR (terkait air bersih), Menteri Pertanian (ketersediaan pangan berkualitas),
Menteri ATR/BPN (peruntukan lahan yang memperhatikan kebutuhan manusia/flora/fauna/air/sarana bermain anak dan sosial lansia),
Menteri Kelautan dan Perikanan (menjamin setiap ibu hamil dan anak balita mendapat nutrisi ikan sehat setiap makan pada usia pertumbuhan),
Menteri PPN/Bappenas (mempertajam arah dan indikator kinerja Pembangunan Kesehatan lintas K/L).
Menteri Dalam Negeri (selaku Kordinator Pemerintahan Daerah menegaskan penerapan SPM di Daerah dan dievaluasi terbuka).
Kepala BKKBN (mendorong optimalisasi penurunan drastis angka Stunting dan optimalisasi Bonus Demografi).
Kepala BNPB (Mendorong strategi massif Kesiapsiagaan seluruh komponen Nasional mengantisipasi Bencana Alam untuk memperkecil risiko).
OBKESINDO mentengarai prinsip Kolaborasi tidak hanya “hilang” dalam hubungan antar K/L tetapi boleh jadi juga terjadi di Internal K/L.
Hal itu harus segera dibenahi jika tidak ingin gagalnya pencapaian output Program dan Outcome/Manfaat yang semakin menjauhkan dari harapan untuk memperbaiki kualitas hidup bangsa.
OBKESINDO memperbesar ruang interaksi, sinergistik dan kolaborasi antar K/L untuk peduli pada aspek _Health and Beyond Health_
Menkes Budi G Sadikin diakhir pertemuan berharap OBKESINDO terus memberikan masukan dan pandangan sebagai mitra strategis.
Jakarta, 27 Desember 2022.
