Golansia.com — Penanganan bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menjadi sorotan dalam program NTV-Prime yang disiarkan Nusantara TV dan YouTube pada Jumat (19/12/2025). Dalam sesi tersebut, presenter Donny menggali informasi langsung dari Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Pinarik serta pakar kesehatan masyarakat Dr. Abidinsyah Siregar terkait perkembangan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kota Sibolga, yang menjadi salah satu wilayah terdampak, dikenal sebagai kota kecil berpenduduk padat dengan kondisi geografis yang rentan. Wilayahnya diapit perbukitan tinggi dan terjal di sisi timur, serta kawasan pantai dan pelabuhan Samudera Hindia di sisi selatan.
Wali Kota Sibolga melaporkan bahwa upaya penanganan bencana relatif sudah terkendali. Namun, ia mengakui masih terdapat kendala teknis, terutama dalam menjangkau wilayah perbukitan yang mengalami kerusakan parah. Kondisi cuaca yang kerap hujan serta keterbatasan alat berat turut menjadi hambatan.
Menurut Wali Kota, Pemerintah Kota Sibolga sangat terbantu dengan masuknya dukungan dari Pemerintah Pusat melalui berbagai kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, sejumlah universitas di Medan, organisasi profesi dokter, serta partisipasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Donny meminta pandangan Dr Abidin, Ketua Umum Observer Kesehatan yang berhimpun dalam perkumpulan OBKESINDO, purnabakti Kementerian Kesehatan dan BKKBN. Dr. Abidin memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana, termasuk pernah mengikuti Workshop Public Health Management Disaster yang diselenggarakan WHO-SEARO di Bangkok, Thailand, pada 2001, saat menjabat Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kanwil Departemen Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Wali Kota Sibolga, Dr. Abidin mengingatkan para kepala daerah, khususnya pengampu kebencanaan, untuk memperhatikan Kriteria WHO dalam penanganan bencana, terutama bencana yang berdampak luas terhadap tatanan kehidupan masyarakat.
Namun, karena peristiwa banjir bandang telah berlangsung lebih dari tiga minggu, Dr. Abidin menilai penerapan Kriteria WHO dapat dimulai dari tahapan akhir, yakni Evaluasi, untuk melihat kebutuhan masyarakat dan menentukan intervensi yang masih perlu segera dilakukan.
Ia menjelaskan, jika diterapkan sejak dini, Kriteria WHO diawali dengan Kesiapsiagaan (Preparedness), yang sejatinya harus dimiliki setiap daerah, terlebih wilayah rawan bencana yang berada dalam peta ring of fire. Kerentanan tersebut diperparah oleh faktor kebakaran hutan, curah hujan tinggi yang berpotensi memicu banjir dan longsor, serta kondisi geografis seperti Kota Sibolga yang dikelilingi perbukitan hutan terjal di satu sisi dan dataran pesisir di sisi lainnya.
Dr. Abidin juga membagikan pengalamannya menangani banjir bandang di Rantau Prapat pada Maret 1995, saat menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu. Banjir saat itu membawa kayu-kayu besar dari lereng gunung, menyebabkan kerusakan parah hingga ke puncak bukit dan menimbulkan banyak korban. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka posko kesehatan dan melakukan pemetaan masalah, dengan seluruh tim harus berjalan kaki karena jalur dan jembatan terseret banjir.
Pengalaman lainnya diperoleh saat ia menjadi Koordinator Penanggulangan Bencana Alam Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, mendukung penanganan dampak Tsunami Aceh akhir Desember 2004 dan bencana alam Nias pada Maret 2005, dengan secara ketat mengoordinasikan penerapan pendekatan Kriteria WHO.
Dr. Abidin menjelaskan, protokol penanganan kesehatan akibat bencana menurut WHO dimulai dari Rapid Response (Respon Cepat), karena kecepatan sangat penting untuk mengurangi dampak kesehatan. Tahapan berikutnya adalah Assessment atau penilaian untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, sekaligus menyusun prioritas intervensi. Selanjutnya dilakukan Koordinasi Lintas Sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, hingga dukungan internasional.
Menjawab pertanyaan Donny terkait langkah yang perlu dilakukan kepala daerah di wilayah bencana, Dr. Abidin kembali menekankan pentingnya Evaluasi yang cermat, mengingat luasnya wilayah terdampak, masih adanya korban hilang yang belum diketahui kondisinya, serta lamanya peristiwa yang telah berlangsung hingga tiga minggu dan berpotensi memperburuk kualitas kesehatan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data kependudukan berbasis wilayah yang dimiliki BPS, Kemendagri, Kemendukbangga, dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan keberadaan dan kondisi penduduk terdampak. Pemanfaatan teknologi di era Internet of Things dan teknologi informasi, termasuk penggunaan drone, dinilai sangat membantu untuk melihat detail wilayah, menemukan korban hilang, serta mengidentifikasi masyarakat yang belum terlayani.
Kecepatan dalam menemukan korban dan memetakan kerusakan fasilitas umum, menurut Dr. Abidin, sangat menentukan dalam meminimalkan penurunan kualitas kesehatan, terutama bagi korban luka, patah tulang, dan cedera lainnya. Selain itu, perlu dilakukan penemuan kasus penyakit menular seperti diare, malaria, dan demam berdarah, serta penanganan korban dengan gangguan traumatis akibat stres, depresi, dan gangguan kejiwaan pascabencana.
Masalah kekurangan gizi akibat keterbatasan akses pangan dan air bersih juga menjadi perhatian serius karena dapat dengan cepat berujung pada malnutrisi, bahkan peningkatan angka kematian.
Di akhir sesi NTV-Prime, Dr. Abidin kembali mengingatkan pentingnya melakukan Respons Cepat setiap hari melalui pembaruan masalah yang konsisten dan terukur berbasis data, dengan memanfaatkan teknologi informatika dan pengindraan jarak jauh seperti drone. Ia menegaskan, seluruh korban dan masyarakat terdampak harus memperoleh pelayanan kesehatan secara menyeluruh, karena aspek tersebut sangat menentukan keberhasilan penanganan bencana.
