Berkeyakinan, Mewujudkan, Membangun
Catatan : Dr.Abidinsyah Siregar,DHSM,MBA,MKes – Ketua Umum BPP Observasi Kesehatan Indonesia (OBKESINDO/ IHO) Direktur Bina Yankes Tradisional, Alternatif dan Komplementer 2011-2013.
Golansia.com – Menemukan foto kenangan, menguak kenangan tentang gagasan hebat dan tepat Ibu DR.Dr.Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH. Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu II yang menjabat sejak 22 Oktober 2009 hingga mengundurkan diri 26 April 2012 karena alasan sakit, wafat pada 2 Mei 2012. Sebelumnya ibu pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi, Balitbang Depkes RI. Sebelumnya lagi ibu sempat bekerja untuk WHO dan Peneliti Litbangkes.
Kenangan ini muncul ketika banyak Undangan terbaca di Group Whatsapp pembahasan Rancangan Permenkes/Kepmenkes turunan UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No.28 Tahun 2024 terkait Kesehatan Tradisional dengan semua keterkaitannya. Tentu ini menarik untuk dicermati. Apalagi jika kajiannya tidak melihat kepada Sejarah dan progress yang sudah dicapai sebelumnya, sembari mewaspadai aturan Fasilitasi yang akan dinarasikan.
Berita terkini, ancaman PHK besar didunia Industri Plastik dalam Negeri, yang karena Peraturan Menteri Perdagangan RI membuka kran import bijih plastic dan produk plastic Luar Negeri, 3,2 juta tenaga kerja Industri plastic terancam.
Kembali ke topik utama, Bu Endang, ibu lembut, tegas namun komunikatif, lulusan FK UI mengawali karir tahun 1980 di Puskesmas Waipare NTT selama 3 tahun, bersama suaminya Dr.R.Mamahit di Puskesmas lainnya.
Selanjutnya bu Endang melanjut studi di Public Health of Harvard University.
Mendirikan Direktorat Yang Memfasilitasi Kesehatan Tradisional
Di tahun 2011 ditahun ketiga menjabat Menkes, ibu membuat kejutan besar melembagakan eksistensi Indonesia sebagai Negara dengan keanekaragaman hayati terkaya dan salah satu negeri yang dikenal sebagai “Megabiodiversity” dengan Obat Bahan Alam termasuk Herbal yang merata digunakan sebagai tradisi kesehatan pada ratusan Suku dan Budaya dari Sabang hingga Merauke, yang sudah dikenal dan digunakan sejak sekitar tahun 1300. Jauh sebelum Ilmu Kedokteran Modern ditemukan.
Lembaga tersebut adalah Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional,
Alternatif dan Komplementer, dibawah unit utama Ditjen Bina Gizi dan KIA.
Suatu perhatian formal dan serius, setelah 66 tahun Indonesia Merdeka.
Katanya, itu sejalan dan responsif terhadap pernyataan Presiden SBY saat berkunjung ke Balai Besar Tanaman Obat dan Obat Tradisional (BBTOOT) Depkes di Tawangmangu, akhir 2010, dimana Bapak Presiden menegaskan kembali harapannya agar Jamu dan Kesehatan Tradisional Indonesia menjadi Tuan Rumah dinegeri sendiri.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Prof.Dr.Agus Purwadianto, SH,M.Si, Sp.FF (K) saat press briefing dengan tema “Saintifikasi Jamu” pada September 2010 di Jakarta mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Mei 2008 yang lalu telah mendeklarasikan “Jamu Brand Indonesia” sebagai wujud perhatian dan dukungan pemerintah dalam penggunaan dan pemanfaatan jamu sebagai obat tradisional.
Menindaklanjuti hal itu, Menteri Kesehatan Ibu Endang berkomitmen untuk mengusulkan agar anggaran untuk pengembangan jamu meningkat dari Rp 5 milyar menjadi Rp 100 milyar pada tahun 2011.
Upaya Pengembangan, Penelitian, Saintifikasi dan Pelayanan Kesehatan Tradisional tidak hanya di B2TOOT Tawangmangu, Jateng, tetapi masih ada 2 center lain, untuk Indonesia Timur diampu Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) di Makassar dan Indonesia Barat diampu Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat (LKTM) di Palembang.
Ingatan Melambung Saat Menjadi Dokter Puskesmas
Sungguh suatu kejutan ketika suatu hari akhir tahun 2011 dilakukan Pelantikan besar-besaran pejabat eselon 2. Kejutan itu ketika nama saya disebut mutasi
jabatan dari Sekretaris Inspektorat Jenderal menjadi Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer (BinYankestradkom).
MasyaAllah, sesaat melayang ingatan ke Puskesmas Sidikalang di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara (1984-1987), lanjut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu (1994-1996) dan Kadiskes Kabupaten Simalungun, percontohan Desentralisasi (1996-1999), dimana kita menjadikan salah satu prioritas kuat menggerakkan masyarakat mengenal, dan memanfaatkan Tanaman Herbal untuk kesehatan, membangun Taman Herbal dan Apotik Hidup diberbagai tempat, sekolah dan dirumah Masyarakat, termasuk memberi banyak macam Tanaman Herbal untuk pasien Puskesmas-Puskesmas untuk ditanam dan dimanfaatkan sesuai masalah kesehatannya di sekitar rumah kediaman.
Semua menjadi kesibukan tersendiri karena sering menjadi daerah kunjungan pejabat Pusat, Kemenkes, Kemendagri, Kementan, TP PKK Pusat, Pemprov dan Pem.Kabupaten lain.
Saat bu Endang berkeliling mengucap selamat kepada para pejabat dan keluarga, ibu menggenggam tangan cukup lama (sepertinya beliau menangkap kagetku), katanya lembut “pak Abidin, kaget yaaa. Saya kenal dan percaya, pak Abidin yang bisa memulai”. Saya menjawab dengan guyonan “aku wong batak lho bu”. Ibu tersenyum.
Paska wafatnya Bu Endang pada 2 Mei 2012, keesokan harinya dimakamkan secara kenegaraan. Selanjutnya Presiden RI menunjuk Pelaksana Tugas Menteri Kesehatan kepada Wamenkes RI Prof Ali Ghufron Mukti, yang tak lama kemudian Presiden mengangkat dan melantik Menteri Kesehatan ibu Dr Nafsiah Mboi,Sp.A,MPH.
Gerakan Dan Manfaat Pembangunan Kesehatan Tradisional
Bermodal SDM kawan-kawan staf yang sudah terlatih saat bekerja di Subdit Kestrad pada Direktorat Kesehatan Komunitas, Alhamdulillah dalam tempo singkat 2 tahunan berhasil menggerakkan Pelayanan Kestrad pada lebih 120 Rumah Sakit Pem/TNI/Polri maupun Swasta dan lebih 1.000 Puskesmas.
Komunikasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berhasil menghentikan semua iklan-iklan berbagai jenis pelayanan Kestrad baik produk lokal maupun asing yang belum diakui di berbagai TV dan Radio Nasional.
Banyak kebijakan turunan berhasil disusun bersama Stakeholders terkait Pelayanan Kesehatan tradisional Empiris, Terstandar hingga Fitofarmaka.
Dipimpin Wamenkes Bp.Prof.Dr.Ali Ghufron Mukti,MSc,AAK,Ph.D, menggerakkan Sosialisasi Kesehatan Tradisional kepada lingkungan Pendidikan Kedokteran, mengadakan pertemuan Dekan-Dekan Fakultas Kedokteran se Indonesia Bahagian Timur di Ambon dan kemudian Indonesia Bahagian Barat di Padang. Targetnya menjadikan Ilmu terkait Kesehatan Tradisional sebagai Kurikulum pokok sebanyak 2 SKP.
Pada tahun 2012, Badan Litbang Kesehatan Kemenkes dipimpin trio Trihono (Kepala Badan Litbangkes Kemenkes), Siswono dan Indah Yuning Prapti bersama 1.270 orang peneliti yang berasal dari 25 Universitas terkemuka , melakukan Riset Tumbuhan Obat dan Jamu (RISTOJA) yang secara khusus meriset eksplorasi pengetahuan lokal etnomedisin dan tumbuhan obat berbasis komunitas pada 26 Provinsi yang meliputi 209 etnis dengan 255 titik pengamatan di seluruh Indonesia selain Jawa dan Bali.
Berhasil dihimpun informasi penggunaan tumbuhan untuk penanganan masalah kesehatan yang terdiri dari 1.324 narasumber dengan jumlah informasi ramuan 15.773 dan tumbuhan obat 19.738. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan analisis lanjut RISTOJA, berhasil mengidentifikasi jumlah Tumbuhan Obat yang digunakan dalam ramuan sebanyak 1.740 spesies.
Dengan adanya data dan informasi hasil Ristoja, maka perencanaan dan perumusan kebijakan kesehatan serta intervensi yang dilaksanakan akan semakin terarah, efektif dan efisien
Prestasi besar lainnya ketika Tim Pakar Kemenkes bekerjasama dengan Tim Sekretariat Negara, berhasil merumuskan turunan UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya turunan Pasal 46-48 menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No.103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.
Dari sini semakin berkembang industri Kesehatan Tradisional dengan semakin bertambahnya produk Obat Herbal Terstandar dan Fito Farmaka. Serta berkembangnya unit pelayanan Griya Sehat dibanyak tempat di Indonesia.
Masih bahagian dari kemajuan ini, berdirinya berbagai Organisasi Profesi Kesehatan Tradisional, mulai dari Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia disingkat PP Kestraki (2013), sebelumnya sudah ada perkumpulan lainnya seperti Perkumpulan Disiplin Herbal Medik Indonesia (PDHMI), ASPETRI, PDKFI, PPTII, PDPOTJI, PIKTI dan banyak lagi.
Sepanjang 2011-2013, Direktorat Binyankestradkom juga melakukan Penapisan Tenaga Kesehatan Tradisional lulusan Luar Negeri dengan melakukan Adaptasi. Diakhir Adaptasi dilakukan Presentasi. Sang Nakes lulusan Tradisional Asing mempresentasikan kemahirannya (kalau orang asing termasuk berbahasa Indonesia) diacara Panel disediakan Tempat Tidur pasien, Alat Kerja, Manual dan “Pasiennya”. Bagi yang memenuhi persyaratan diberikan Serifikat Kompetensi yang melengkapi syarat mendapatkan Surat Izin Praktik Kestrad.
Tim Penilai lengkap selain dari Kemenkes, juga dari Kemendagri, Imigrasi Kemenkumham, Kemendikbud, BNSP, PB IDI,dll. Ada sekitar 200 orang/tahun.
Juga dilaksanakan Seminar Ilmiah Temuan Tahunan yang disebut Seminar Nasional SP3T atau Sentra Penapisan dan Pengembangan Penyehatan Tradisional. SP3T ada disetiap Daerah/Dinas Kesehatan Provinsi dan setiap Tahun Kemenkes mengadakan Seminar Tahunan, Dimana para Guru Besar, Profesi, Peneliti dan Pengobat yang mengajukan Proposalnya diundang ke Jakarta untuk Presentasi pada Seminar Nasional SP3T.
Tentu semua kekayaan Intelektual itu tersimpan baik di File Kemenkes RI dan pada waktunya bisa dipilah pilih untuk ditindaklanjuti menjadi Produk.
Semua capaian itu tentu tidak terlepas dari dorongan dan dukungan Menkes bu Nafsiah Mboi yang punya komitmen tinggi dalam pengembangan Kesehatan Tradisional. Ternyata suami beliau alm.Brigjen TNI Dr.Ben Mboi (mantan Gubernur NTT), adalah “guru” Kedokteran Akupunctur dan menulis bukunya.
Dipanggil Menghadap Menteri
Di Tahun 2013 kami dipanggil Menteri Kesehatan ibu Nafsiah Mboi, duduk santai di sofa Ruang kerja Menkes dengan sajian teh hangat dan biscuit, meminta untuk mengikuti seleksi terbuka Dirjen Bina Gizi dan KIA (Kesmas) dan Ka BPOM, dan perintah lagi untuk mengikuti Seleksi Calon Deputi BKKBN.
Dan terakhir diminta untuk mewakili Unsur Kemenkes atas Perintah Presiden dan Undangan DPRRI untuk mengikuti Fit and Profer Test menjadi Komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) sesuai amanat UU Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Semula saya menolak dengan harapan kawan-kawan senior lainnya yang ditugasi.
Suatu ketika saya sempat tanya balik, bu Menkes bagaimana ini, semua saya lulus, yang mana jadinya?. Nanti, tergantung bapak Presiden, jawab beliau.
Oktober 2013 dipanggil Mensesneg Dipo Alam, pak Dipo menyerahkan Keppŕes pengangkatan menjadi Deputi Bidang Advokasi, Komunikasi dan Informasi BKKBN. Sejak 20 Oktober 2013 berakhir tugas di Kemenkes RI dan mendapat penugasan baru sebagai Pejabat Eselon I/A, Deputi BKKBN.
Dan bulan yang sama mendapat Keppres pengangkatan menjadi Komisioner KPHI Periode 2013-2019.
Terimakasih kawanku semua yang hingga kini terus berjuang membangun Kesehatan Tradisional Indonesia. Termasuk di Tawangmangu, Makassar dan Palembang, yang walaupun Unit Kerjanya sudah turun kelas menjadi Unit Pelayanan Kestrad di Rumah Sakit Dr.Sardjito Jogya, RS Tadulako Makassar dan RS Dr.M.Hoesni Palembang. Tinggal fungsi Pelayanan.
Dan bahkan Direktorat Kesehatan Tradisional pun sudah tiada dan turun tingkatnya menjadi Kelompok Kerja yang ditangani beberapa staf dibawah Direktorat Tata Kelola Ditjen Kesehatan Masyarakat.
Kesehatan Tradisional Jangan Menurun
Kebutuhan ini makin mendesak. Prevalensi semua penyakit meningkat (Triple Burden Diseases dan Double Burden Diseases), Angka Sakit serta Kematian yang masih tinggi. Posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang dilansir UNDP, menunjukkan menurun dan stagnan diangka 111-113. Era terbaik IPM pernah diraih dibawah 95 sebelum tahun 2000.
Kita butuh Pelayanan Kesehatan Wholistic, yang mengintegrasikan Pelayanan Kesehatan Modern/Konvensional dan Pelayanan Kesehatan Tradisional, menjangkau Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif dan hingga Paliatif. Hal ini relevan dengan tuntutan era 4.0 dimana dibidang Kesehatan “strengthening source of wellbeing” dan menjadikan hasil pertanian sebagai “healing”.
Saat ini WHO memberi perhatian besar terhadap kehadiran bersama dan terintegrasinya Pelayanan Kesehatan Konvensional dan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Lebih dari 120 Negara sudah punya regulasi terkait dan melayankan dalam system pelayanan Kesehatan mereka.
Percepatan Kesehatan Tradisional perlu dipertimbangkan dengan membentuk unit utama Badan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional, setidaknya Direktorat Kesehatan Tradisional dihidupkan kembali demikian pula
fungsi BBTOOT Tawangmangu, BKTM Makassar dan LKTM Palembang serta SP3T ditiap Provinsi. Serta menyelenggarakan Pendidikan KesehatanTradisional.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mencanangkan Transformasi Kesehatan, sebagai upaya terobosan mengejar semua ketertinggalan bahkan kemunduran. Semua butuh Strategi dan Waktu, serta Kolaborasi yang kuat bersama semua stakeholders utama. Sayangnya kita sudah diujung waktu.
Pembangunan Kesehatan sudah berjalan menyertai Republik ini sejak Kemerdekaan 1945 dengan semangat Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Memajukan Kesejahteraan Umum, seharusnya kini kita sudah masuk era Outcome dan maintenans Benefit terhadap Kualitas Kesehatan Masyarakat Indonesia yang 20 tahun lagi merayakan 100 Tahun Emas Kemerdekaan RI.
Kita sudah punya Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ribuan Pasal, telah diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024. Terlepas adanya sejumlah ketidakpuasan, maka dalam penyusunan aturan Pelaksanaannya berupa Keputusan Menteri Kesehatan atau Peraturan Menteri Kesehatan tidak lagi bernuansa Regulasi tetapi lebih ke Fasilitasi, yang komprehensif, berakar kuat, memberi nuansa kenyamanan, mendorong partisipasi sebanyak mungkin dan menjamin perbaikan kualitas Kesehatan, dengan tetap memegang teguh prinsip Tata Kelola berdasar Good Governance, yaitu Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas.
Jika tidak kita yang melakukan, siapa lagi. Jika tidak kita mulai, kapan lagi.
Salam Indonesia yang seharusnya Hebat dan Sehat.
Jakarta, 23 September 2024 (AS)
