Tampaknya, harus diakui bahwa keberanian Pemerintah Presiden Prabowo dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sesungguhnya masih berada dalam ekosistem yang kontradiktif. Dengan sasaran ambisius, dalam serba keterbatasan. Keterbatasan dalam ketersediaan pangan, ketersediaan air bersih, ketersediaan alat dan tehnologi, keterbatasan infrastruktur yang layak dan aman, keterbatasan tenaga pengelola, juga keterbatasan dalam pengawasan.
Semua “dipaksakan”, dimulai dari sekarang, sejak awal Pemerintahan. Memang tidak ada yang perlu ditunggu, waktu untuk mencapai cita-cita Indonesia era Emas ditahun 2045 semakin dekat, sementara tantangan utama pada Sumberdaya manusia paling mendesak, karena masa depan Indonesia sangat bergantung pada kualitas manusianya.
Disisi lain MBG juga akan “memaksa” berbagai usaha mikro, kecil dan menengah yang punya peran langsung maupun tidak langsung dalam rantai pasok kegiatan MBG. MBG juga akan “memaksa” peningkatan capaian penurunan angka Stunting, peningkatan angka keterdidikan anak usia sekolah, dan tentu peningkatan kualitas keluarga, memperkuat manfaat Bonus Demografi. Adanya Pedoman MBG yang dirilis pada awal 2025 memberi panduan agar program mencapai sasaran tak hanya mengenyangkan tetapi juga menyehatkan dan meningkatkan kualitas bayi hingga anak usia sekolah.
Pedoman juga memuat prinsip menu lengkap dan gizi seimbang yang memenuhi 20-35% kebutuhan energi harian sesuai dengan usianya. Tentu didalamnya sudah mencakup Karbohidrat (yang diperoleh dari sumber beraneka seperti beras, ubi, jagung, mie), protein baik bersumber hewani dari ayam, ikan dan telur maupun bersumber nabati seperti tempe dan tahu, sayuran segar yang berhubungan dengan kebutuhan sang anak seperti bayam, wortel dll, dan buah-buahan lokal dilengkapi dengan sumber lemak sehat dari minyak nabati dan santan.
Disebutkan pula dalam Pedoman MBG, mutu paling diutamakan, aman dikonsumsi, diolah secara higienis, bersih dan diawasi ahli gizi setempat Standar ini disusun terperinsi dan tersegmentasi, menyesuaikan kepada kebutuhan masing-masing keplompok sasaran, mulai dari siswa sekolah (sejak PAUD hingga SMA sederajat), balita, ibu hamil juga santri.
Jika Program MBG sudah didukung Pedoman yang disusun Kementerian Kesehatan dengan baik dan terinci, pertanyaannya “Mengapa masih ada penerima manfaat yang Keracunan??”
REKOMENDASI PEMANTAPAN PROGRAM
Dengan Pedoman MBG seharusnya sudah dapat menjamin penyediaan porsi makanan yang bersih, bergizi dan aman dari kontaminasi. Perkumpulan Observasi Kesehatan Indonesia (OBKESINDO), setidaknya melihat ada 2 (dua) pusat perhatian untuk mensukseskan Program MBG:
1.OPTIMALISASI MANFAAT PROGRAM dengan melakukan Edukasi kepada Penyelenggara atau Penerima manfaat, di sekolah, di pesantren, di masyarakat oleh Petugas Kesehatan Puskesmas dan Penyuluh Keluarga agar sasaran menghargai makanan dan memanfaatkan makanan secara maksimal, mengurangi sisa, mengenal pilihan menu dan hidangan sebagai representasi pilihan terbaik. menjaga kebersihan. mengumpulkan sisa dan dimanfaatkan kembali untuk ekosistem.
2.PENGAWASAN MELEKAT atas mata rantai tatakelola SPPG, mulai input (penyiapan yang meliputi bahan dan proses masak) hingga output (yang meliputi masa hidang hingga kebersihan wadah dan uji petik) serta melakukan pemantauan saat berlangsung makan bersama. Seluruh unit Fasilitas Kesehatan terdekat dengan unit penerima MBG membuat SOP penanganan cepat efek keracunan makanan. Untuk melakukan kedua point rekomendasi, tentu seluruh sumberdaya suprastruktur Pemerintah berkolaborasi dan dikerahkan terdepan seperti Jajaran Kesehatan, jajaran Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, jajaran Sosial dan Pemerintah Daerah serta Organisasi Kemasyarakatan.
Jakarta, 1 Oktober 2025.
